Buku ini menjadi bagian cerita ketika saya dan ka Okty Budiati sedang dalam upaya membaca Sitor Situmorang pada bulan puasa kemarin, 2016 tepatnya, bersama Abang Sudita atau Bagas Fahri di Balai Budaya, Jakarta. Terimakasih untuk ka Okty yang sudah mengenalkan, aku suka bukunya. Dan aku tulis kembali secara mentah-mentah, karena aku suka.
selamat membaca dengan hati yang gembira buku terbitan Indie Book Corner ini.
selamat membaca dengan hati yang gembira buku terbitan Indie Book Corner ini.
Situasi Bergeser Ke kiri
Pada 22 Juni 1955 berlangsung rapat Politbiro CC membahas Manifes Pemilihan Umum PKI. Rapat menghasilkan resolusi untuk pemilihan umum yang akan datang dan membentuk pemerintahan koalisi nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa PKI mendorong perjuangan Parlementer. Meski begitu, PKI memandang pekerjaan Parlementer bukan sebagai pekerjaan partai yang pokok dan tidak memandang perjuangan parlementer sebagai satu-satunya bentuk perjuangan.
PKI menjadikan Pemilu 1955 sebagai bahan analisis dalam melihat kekuasaan politik dalam negeri. Perang isu pun terjadi antar-berbagai pihak. menjelang Pemilu 1955, persoalan PKI dan Masyumi berkaitan dengan upaya masing-masing pihak untuk mengecap pihak lainnya ekstremis, asing, dan bertentangan dengan sikap nasionalis yang diterima bersama. Karena itu PKI cepat mendukung setiap upaya partai-partai pemerintah untuk menggambarkan oposisi sebagai pihak yang tidak setia. Selain itu, PKI juga pelopor kampanye mengaitkan Masyumi dengan Darul Islam di satu sisi, dan dengan kepentingan perkebunan dan pertambanan di sisi lain. Setelah PKI memutuskan pada November 1954 menerima Pancasila sebagai dasar politik republik sambil mengusulkan perbaikan, para pemimpin PKI mempertentangkan keputusan partai itu dengan kritik para pemimpin Masyumi atas dasar negara tersebut.
Keraguan muncul terutama setelah terjadi “Peristiwa 27 Juni 1955” yang memicu krisis militer-politik dan mengakibatkan kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh. Nammun, kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi, berhasil menyelenggarakan Pemilu pada tanggal yang telah ditetapkan. Dengan hasil suara parlemen terbanyak diperoleh: PNI 8.434.653, Masyumi 7.903.886, NU 6.955.141, dan PKI 6.179.914. PKI memperoleh suara terbanyak kedua di Jawa Tengah setelah PNI dan di Jawa Timur, juga merupakan partai terbesar kedua setelah NU.
Perolehan suara yang diperoleh PKI dari kejatuhannya pada peristiwa Madiun 1948 merupakan pencapaian yang luar biasa. Hal ini didasari atas kekuatan PKI terbesar di daerah-daerah yang dilanda kemiskinan ekstrem, pertanian yang sangat mundur, dan tekanan penduduk. Di pulau Jawa, pesisir selatan adalah daerah sangat gersang dan tidak mampu memenuhi sendiri kebutuhan penduduknya akan beras. Kemenangan PKI juga didukung atas tradisi yang semakin luntur. Hal ini ditandai dengan hak milik tanah bersama makin hilang, petani miskin tidak punya tanah semakin meningkat, dan diferensiasi yang besar dalam kehidupan ekonomi desa.
Bagi PKI kemenangan dan hasil Pemilu harus didorong agar seluruh kekuatan berpihak pada cita-cita revolusi nasional dan demokrasi. Untuk kekuatan yang mendukung jalannya revolusi PKI memberikan istilah revolusioner, sedangkan yang sebaliknya disebut kontra-revolusioner. Elemen-elemen revolusioner jalan PKI, PNI dan NU, kekuatan lawan ada Masyumi dan PSI. Aidit melihat hasil Pemilu sebagai dukungan elemen politik yang ingin bersama PKI menyingkirkan imperialisme, perubahan yang mengejutkan justru datang dari NU, seperti yang dijelaskan olehnya berikut ini:
“Kita sering mendengar orang berkata bahwa NU adalah kolot, kurang demokratis, atau kurang modern. sebaliknja, NU menundjukan toleransi dan kesedian mewujudkan demokrasi dan mendjalankan politik jang bersifat nasional anti-kolonialisme. Djadi dalam soal-soal politik, apa jang kita lihat sampai sekarang, NU adalah lebih demokratis dan lebih nasional daripada Masjumi atau PSI, sehingga banjaknja pemilih NU merupakan bukti kecenderungan massa islam kepada demokrasi. Penjesuaian agama islam dengan sifat Khusus Indonesia serta politik anti-kolonialisme NU lebih menarik massa islam daripada modernisme Masjumi jang dilakukan dilapangan agama dan penjesuaian politik Masjumi dengan kepentingan monopoli asing.”
Setelah Pemilu situasi politik berubah begitu cepat. Asumsi PKI bahwa dukungan terhadap mereka harus disematkan kepada PNI dan NU ternyata menimbulkan kekuatan baru, yaitu Angkatan Darat. Ini terlihat paruh kedua tahun 1956, beberapa percobaan kudeta militer yang diatur oleh bekas Pejabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel Zulkifli Lubis telah mengalami kegagalan. Pada waktu itu datang banyak pengaduan tentang kabinet dan keadaan umum negeri yang diliputi oleh berbagai keburukan ekonomi, korupsi, dan hak-hak istimewa, faksi dan demoralisasi. Hal ini banyak dikombinasikan lagi oleh banyak hal dengan pernyataan tanpa bukti bahwa partai-partai dan para pemimpinnya telah melalaikan negara. Para pendukung Lubis berbicara secara terbuka akan perlunya diktator militer. Pada bulan Oktober 1956 ini pula Presiden Soekarno mendesak agar partai-partai sebaiknya dikubur dan bahwa “Demokrasi Liberal” diganti dengan “Demokrasi Terpimpin”, demokrasi dengan kepemimpinan.
Angkatan Darat muncul sebagai kekuatan politik baru, bahwa PKI terpaksa mengandalkan kekuatannya sendiri dalam menghadapi berbagai situasi krisis. satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan PKI dalam situasi tersebut ialah harapan agar Sukarno tidak akan membiarkan Angkatan Darat terlalu banyak mendapatkan kebebasan dalam pemerintahan.
Meski ketidakpercayaan terhadap demokrasi liberal sudah terbangun, konstelasi politik nasional belum bisa menjawab itu dengan terbentuknya kabinet Ali Sastroamidjojo untuk kedua kalinya menggantikan Burhanudin Harahap. Sementara komposisi kabinet baru ini tidak melibatkan perwakilan dari PKI. Aidit tetap mau memberikan dukungan pada kabinet ini beralasan seperti berikut:
“Umum sudah mengetahui, bahwa walaupun PKI tidak ikut dalam kabinet, tetapi karena program pemerintah Ali Sastroamidjojo kedua pada umumnya dapat dikatakan agak maju, maka PKI mendukung pemerintah ini agar ia bisa melaksanakan bagian2 jang madju dari programnja. ini menunjukkan sifat politik PKI jang mendasarkan diri pada prinsip dan tidak pada soal dapat atau tidaknja kursi dalam pemerintahan.”
Kenyataan bahwa PKI tidak mendapat tempat dalam kabinet ini, mendorong munculnya pilihan alternatif. Alternatif utama diulurkan Presiden Sukarno ketika ia mengembangkan gagasan Demokrasi Terpimpinnya. Ketika ia berbicara tentang Demokrasi Terpimpin pada bulan Oktober 1956, ia mengatakan bahwa ia mempunyai suatu rumus atau konsepsi sendiri untuk mewujudkannya.
Saat mengenalkan konsepsinya ini pada bulan Februari 1957, Presiden menghendaki pembentukan suatu kabinet yang semua partai besar (termasuk PKI) akan mengambil bagian dan pembentukan suatu Dewan Nasional. Dewan Nasional adalah Dewan Nasional sebuah badan penasihat tingkat tinggi, di dalam badan itu berbagai kelompok golongan fungsional atau karya, buruh, tani, pengusaha nasional, dan lainnya akan diwakili, dan akan bekerja berdasarkan konsensus (kesepakatan) ketimbang dengan pemungutan suara. Dukungan ini datang dari PNI dan berbagai kelompok kecil nasionalis, serta yang paling hebat dari golongan komunis. PKI mengapresiasi dukungan yang datang dari kaum buruh Tanjung Priok, Jakarta, yang mengadakan aksi-aksi demontrasi menolak pembentukan kabinet yang tidak adil dan demokratis.
PKI mendukung penuh konsepsi Sukarno, tentu hal ini menguntungkan posisinya dalam dinamika konstelasi politik nasional. Aidit menyatakan bahwa konsepsi presiden adil, realis dan menjamin persatuan. Karena konsepsi ini tidak apriori menolak salah satu golongan untuk duduk dalam kabinet.
Fleksibilitas, sikap patriotik, dan posisi moderat yang diadopsi PKI selama dan setelah Pemilu membawa organisasi ini sukses luar biasa lewat pendulangan suara yang diperoleh. Antara tahun 1954 sampai 1959, keanggotaan partai tumbuh dari 165.000 menjadi 1,5 juta dan jumlah keanggotaan mereka di organisasi-organisasi buruh, petani, pemuda, dan perempuan meningkat pesat. oleh karena itu, PKI mempunyai alasan tepat untuk terus mempertahankan strategi kepemimpinan partai dan sistem perpolitikan nasional yang sudah membuat partai tumbuh cemerlang. Sikap ini tidak berubah ketika partai harus bersedia membuang sistem demokrasi parlementer yang telah membesarkan kuantitas anggotanya dan mendukung rezim yang didominasi Sukarno dan Angkatan Darat dalam demokrasi terpimpin. Lagi-lagi, ekstremnya sikap PKI inilah yang mencengangkan, bahkan untuk kaum komunis mana pun di dunia.
Namun pada kenyataannya partisipasi PKI telah terbukti menjadi kunci dalam strateginya selama ini untuk meraih posisi kendali yang lebih besar terhadap revolusi Indonesia. Inilah yang akan membawa kedekatan antara Aidit dan Sukarno lebih jauh dikemudian hari. Sukarno tidak memilih PNI dan memilih berpijak pada PKI karena semangat dan militansi lebih dimiliki oleh kaum komunis. Ditambah kekuatan politik Jakarta dimenangkan oleh PKI dengan keberhasilan menjadi partai nomor satu pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 1957. Bagi PKI kemenangan di Jakarta mempunyai arti nasional, Aidit menuliskannya seperti di bawah ini:
“…hasil pemilihan DPRD Djakarta Raja menundjukkan pergeseran kekiri dari rakjat Indonesia. Hanya partai2 jang dapat menangkap kenjataan ini dan mau bersatu dengan rakjat menempuh jalan persatuan dan demokrasi untuk menggempur kubu reaksi, akan mendapat kepertjajaan rakyat. Djalan jang ditunjukkan Masjumi dan PSI untuk membentuk kubu reaksi jang diperluas dengan kombinasi Masjumi-NU-PNI adalah djalan jang menentang arus perkembangan jang diinginkan oleh rakjat, dan ini berarti mengulangi bencana jang sudah2. Zaman ada dipihak jang sungguh2, teguh dan berani memihak rakjat.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ditulis oleh Satrio Priyo Utomo dalam lembaran-lembaran bukunya: AIDIT, MARXISME-LENINISME, DAN REVOLUSI INDONESIA
Komentar
Posting Komentar